Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan open data sejak 2014 lalu. Hasilnya hingga saat ini tercatat sudah ada 904 data set yang ditampilkan. Data-data tersebut diharapkan bisa digunakan oleh masyarakat.

Belum begitu baik partisipasinya, makanya tahun ini kami cenderung undang universitas untuk mereka terbiasa membaca data

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, saat ini partisipasi masyarakat dalam penggunaan open data di DKI masih rendah. Pihaknya mengajak warga Jakarta u ntuk bisa memanfaatkannya.

"Belum begitu baik partisipasinya, makanya tahun ini kami cenderung undang universitas untuk mereka terbiasa membaca data," kata Basuki usai memberikan penghargaan kepada pemenang kompetisi Hackjak 2016, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/10).

Melihat hasil karya peserta Hackjak 2016, Basuki mengaku cukup puas. Karena tidak semua orang bisa membaca data yang ditampilkan. Kedepan diharapkan data-data yang ada bisa digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi.

Salah satu aplikasi yang diinginkan oleh Basuki yakni terkait dengan penggunaan anggaran secara rinci. Misalnya untuk penggunaan alat tulis kantor (ATK) di Jakarta mencapai berapa rupiah. Sehingga bisa dibandingkan dengan swasta.

"Jadi apakah penggunaan di Pemprov DKI ini terlalu boros atau tidak bisa tahu ini. Tinggal pencet saja, pakai buat beli gula misalnya butuh berapa duit," ucapnya.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, hingga saat ini sudah ada 904 data set yang ditampilkan. Pihaknya akan terus menambah koleksi data, sesuai dengan yang diserahkan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Sekarang sudah ada 904 data set dan 2.778 file data. Pengunduhan file tahun ini juga meningkat 78 persen dari tahun lalu, masyarakat semakin aware. Mudah-mudahan data yang kami buka bermanfaat bagi masyarakat," tandas Tuty.